Kurikulum hukum lingkungan yang dibangun masing-masing perguruan tinggi tidak jauh berbeda, terutama kampus yang memiliki pembidangan tersendiri terkait keberadaan hukum lingkungan. Saya ingin mengurai sejumlah kurikulum yang digunakan oleh sejumlah perguruan tinggi sejauh yang bisa ditelusuri dengan baik.
Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berada di bawah koordinasi program kekhususan Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria. Kampus ini memiliki sembilan program kekhususan, yang dalam struktur disebut sebagai departemen, yakni hukum perdata; hukum pidana; hukum tata negara; hukum administrasi negara; hukum internasional; hukum ekonomi; hukum lingkungan, tata ruang, dan agraria; hukum teknologi informasi, k0munikasi, dan kekayaan intelektual; dan hukum transnasional bisnis.
Mata kuliah Hukum Lingkungan sendiri berbeban 3 SKS yang diajarkan pada semester 5. Substansi yang dijelaskan dalam mata kuliah ini meliputi pengertian, prinsip-prinsip dasar, metode pendekatan, sejarah dan perkembangan, kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia dan kaitannya dengan rencana pembangunan nasional, permasalahan hukum lingkungan dan memberikan rekomendasi terhadap kasus-kasus penyelesaian sengketa lingkungan aktual (Unpad, 2023).
Sekedar catatan bahwa masing-masing kampus hukum memiliki penamaan yang berbeda-beda dalam strukturnya. Misalnya saja, Universitas Padjadjaran menggunakan program kekhususan untuk pembidangan keilmuan hukum. Penamaan ini bisa saja berbeda dengan sejumlah kampus lainnya.
Selain itu, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, memiliki satu departemen khusus untuk hukum lingkungan, dengan sejumlah mata kuliah wajib, seperti hukum kehutanan dan sumber daya air, hukum pertembangan, hukum resolusi konflik dan reforma agraria, hukum penataan ruang dan pengadaan tanah, hukum pengurusan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, HAM dibidang agraria, dan hukum pertanian. Seluruhnya, FH UGM memiliki 11 departemen, yakni hukum adat; hukum administrasi negara; hukum agraria; hukum bisnis; hukum internasional; hukum Islam; hukum lingkungan; hukum pajak; hukum perdata; hukum pidana; dan hukum tata negara (UGM, 2024).
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.