Media sosial sedang ramai soal seorang bupati yang menyerukan agar menolak bantuan apapun terkait bencana dari perusahaan sawit dan perusahaan tambang. Saya tetap bertanya-tanya, apakah benar ada bupati yang berani melakukan hal itu? Jika benar, apakah sudah teridentifikasi benar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam ranah dua aktivitas tadi? Termasuk, saya kira, yang paling penting, memperjelas siapa pemberi izin untuk perusahaan-perusahaan yang dimaksud? Pemberi izin ini, tentu saja akan terkait dengan kewenangan siapa: kabupaten/kota, provinsi, atau pusat? Lalu, izin yang diberikan itu, dalam kategori baru, atau sesungguhnya izin-izin lama.
Itulah pertanyaan yang muncul di benak saya saat membaca surat tersebut. Atau bisa jadi, karena sudah memperkirakan pertanyaan-pertanyaan di atas, makanya bupati hanya mengeluarkan edaran hanya sebatas itu: menolak bantuan. Barangkali ia sadar, ketika mempermasalahkan yang lain-lainnya, akan berimbas terhadap pemerintahnya juga, yang ujung-ujungnya bisa jadi ada kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang mengeluarkan izin tertentu. Jika menyoal hal-hal yang lebih hakiki, juga akan berhadapan dengan berbagai dampak yang lain. Misalnya digugat oleh perusahaan yang bersangkutan –yang izinnya sudah diberikan secara resmi oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Sebenarnya di luar hal tersebut, ada pertanyaan sederhana yang juga penting menjadi perhatian. Misalnya apakah pemerintah pada tingkat kabupaten/kota sudah memperhitungkan apa implikasi keberadaan sawit dan tambang bagi lingkungan dan masyarakat? Jangan-jangan selama ini juga tidak edukasi kepada masyarakat soal implikasi, sehingga kalau suatu saat sawit atau tambang ditolak, justru yang akan melawan adalah orang-orang yang terlibat di dalam dua aktivitas tersebut yang teruntungkan dengan bisnis yang menggiurkan. Hal tersebut penting, supaya resistensi terhadap upaya penyelamatan lingkungan tidak muncul ke permukaan.
Saya sendiri berpikir hal yang lain, misalnya apakah pemerintah selama ini sudah pernah melakukan pendalaman tentang adakah perusahaan sawit dan tambang yang berhasil mencapai kesejahteraan? Jika tidak berhasil, mengapa banyak pemerintah (bukan hanya di Indonesia) memilih jalan ini sebagai yang menggiurkan. Barangkali ada soal praktis yang lain juga mesti dilihat dan diperhitungkan. Selain ada kepentingan pragmatik kaum politik yang sebagiannya menggunakan dana gelap tambang untuk suksesi politiknya.
Belum lagi tanda tanya yang lebih dalam: apakah sudah dipikirkan apa yang akan menggantikan kebutuhan dasar jika sawit tidak lagi digunakan? Pertanyaan ini muncul, karena sebagian besar kebutuhan kehidupan kita berbahan baku dari sawit. Realitas yang terakhir kerap diagung-agungkan oleh suksesor sawit –justru seperti dilupakan dampak negatif terhadap lingkungan yang vatal? Saya kira, semuanya sudah dipikirkan oleh bupati. Karena alasan itu pula, makanya tidak banyak bupati bersuara.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.