Magistes Hukum Universitas Medan Area, menjelaskan pengertian het recht hink achter de feiten aan, secara leksikal sebagai berikut: Het merupakan kata sandang dalam bahasa Belanda digunakan sebagai kata sandang yang bersifat tunggal (singular). Recht sepadan dengan kata law, ditransletasikan ke dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata straight yang berari lurus. Hink (dalam bahasa Inggris hinken), berarti berjalan. Kata achter sepadan dengan behind (Inggris) artinya di belakang. Kata De sebagai kata sandang digunakan untuk menyandingi kata jamak (plural). Feiten selaras dengan facts (Inggris) yang berarti peristiwa/kewajiban. Dan aan sebagai kata depan, sepadan dengan to (Inggris) yang berarti kepada (UMA, 2021).
Secara istilah, adagium het recht hink achter de feiten aan, diartikan “hukum (undang-undang) terkadang berjalan di belakang kejadian/peristiwa yang muncul di masyarakat”. Sebuah undang-undang senantiasa terseok-seok/tertatih-tatih berupaya mengejar peristiwa/fakta yang seyogianya diaturnya. Dalam hal ini, sebaiknya hukum yang dibuat otoritas (yang berwenang membuat aturan) senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat tidak ketinggalan zaman (UMA, 2021).
Kesadaran inilah yang menjadi filosofi akan pentingnya UU KKPLH diubah. Namun demikian, ada kesadaran bahwa hadirnya UU KKPPLH dipandang sebagai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia yang berwawasan lingkungan hidup.
Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak undang-undang tersebut berlaku, kesadaran lingkungan hidup dari masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain makin banyaknya ragam dan jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata.
Selain itu, memberi respons terhadap berbagai masalah tersebut sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum. Sebagai asas, kepastian hukum mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada (Julyano & Sulistyawan, 2019).