Teori pembangunan yang diimpikan Amerika Serikat, awalnya diwacanakan oleh Harry S. Truman pada dekade 1950-an. Truman menjabat sebagai presiden pada 12 April 1945 hingga 20 Januari 1953. Sebelumnya ia menjabat Wakil Presiden dari Franklin D. Roosevelt sepanjang 20 Januari 1945 hingga 12 April 1945. Sebelum itu, Truman menjabat Senator dari Negara Bagian Missouri (3 Januari 1935-17 Januari 1945) –negara bagian dengan ibukota Jefferson dan kota terbesarnya Kansas dan St. Louis, dengan geografis Pegunungan Ozark dan Sungai Mississippi.
Truman berangkat dari cara pandang bahwa kawasan yang belum berkembang, membutuhkan pembangunan, seperti Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan semua bekas negara jajahan. Berangkat dari itu, ia merasa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk pembangunan. Pada masanya, Amerika Serikat memiliki kebijakan luas negeri yang menjanjikan dukungan untuk negara-negara demokratis dalam menghadapi ancaman otoriter. Bisa dilihat dalam artikel “Truman Doctrine” –doktrin ini diumumkan ke Kongres pada 12 Maret 1947 (https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine). Walau dalam kenyataanya juga tidak semua keadaan didukung, misalnya pemberontakan komunis di Yunani, walau disetujui Kongres Amerika, tetapi tidak diberi dukungan oleh Truman.
Hal penting dari Truman yang bisa dibaca adalah mengantisipasi gelombang pengaruh komunis di Dunia Ketiga. Jalur penyebaran utama pada awalnya dilakukan melalui sejumlah negara nonblok (Arizona, 2014). Gerakan ini sebagai “gerakan teknokrasi”, dengan munculnya apa yang disebut sebagai Kelompok Berkeley yang berkembang dengan baik hingga ke Indonesia. Kelompok ini berisikan sejumlah perencana ekonomi yang menempuh pendidikan di University of California –yang menurut ukuran internasional sebagai yang paling cakap (Wilhem, 1981).
Gagasan developmentalisme itu sendiri bukan tanpa debat. Dalam artikelnya, “Developmentalisme Gaya Baru dan Kesejahteraan masyarakat yang Terpasung”, Shohebul Umam menyebut gagasan ini mengadopsi ideologi neoliberalisme, yang lebih mengedepankan kepentingan pasar dan segelintir elite, dan sulit akan mewujudkan kesejahteraan. Ketimpangan pembangunan akan muncul dan dampak negatif paling tampak adalah kemiskinan, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia dan memburuknya kesejateraan (Umam, 2022). Proses yang dilakukan di Indonesia dari gagasan developmentalism adalah pembentukan sekumpulan undang-undang dalam rangka mempermudah jalan pembangunan. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan sejumlah dampak, termasuk dalam lapangan agraria (Arizona, 2014). Serangkaian dampak ini lebih jauh memperburuk kondisi sumber daya di negara ini (Nugroho, 2001; Gorz, 2005; Setiawan, 2013).
Lebih jauh, developmentalism, menggerakkan struktur negara untuk melakukan penyesuaian terhadap hukum nasional, yang dalam sejarahnya juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan masyarakat hukum adat (Seabrook, 2006). Realitas dalam kehidupan berbangsa, dengan berangkat dari gagasan tersebut, tampak menampilkan hubungan negara dan warganya lebih mirip seperti hubungan produsen dan konsumen, karena negara melepaskan banyak tanggung jawabnya terhadap warga (Wibowo, 2011).
Konteks tersebut, kontraproduktif sebagaimana dicita-citakan para the founding fathers. Ideologi pembangunan yang harusnya dikembangkan di negara ini adalah yang tidak hanya bertumpu pada material dan ekonomi semata. Ada tujuan hakiki pembangunan yang harus dilihat, berupa kesejahteraan holistik, yang didalamnya nilai-nilai keindonesiaan. Mari kita eja kembali Pembukaan UUD 1945, dengan terang menyebut … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.