Proyek yang saya maksudkan, lebih pada makna “pasaran” ketimbang makna istilah. Makna “pasaran” lebih liar dan tidak terkendali. Berbeda dengan makna istilah, yang terukur dan digunakan secara persis dalam bahasa yang benar. Makanya makna “publik”, atau dalam bahasa “pasaran” pada masyarakat akar rumput, proyek diasosiasikan dalam makna negatif. Orang-orang proyek, digambarkan sebagai orang-orang yang banyak untung bukan dari pendapatan yang resmi.
Saya teringat satu novel yang ditulis oleh Ahmad Tohari berjudul Orang-Orang Proyek –diterbitkan Gramedia tahun 2015. Orang-orang yang jujur seperti Kabul (tokoh dalam novel), ternyata tidak bisa mempertahankan kejujuran ketika membuat jembatan desa, sehingga tidak menghasilkan jembatan yang bagus. Terlalu banyak yang harus disetor dengan berbagai praktik yang dianggap sudah biasa. Tetapi jembatan desa itu, pada akhirnya menjadi salah satu prestisius yang dipamerkan partai penguasa –walau di dalamnya berselimak setoran. Apalagi proyek yang menggunakan dana pemerintah, dengan penadah di segala lini, untuk berbagai kepentingan: modal dana politik, membesar oligarki, untung bagi penguasa, kekayaan gelap bagi para kroni pemegang kekuasaan.
Ahmad Tohari –salah satu novelis tempat saya berguru—secara imajinatif memperlihatkan kata proyek dalam makna begitu. Berbeda dalam makna resmi dan formal. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan proyek sebagai rencana pekerjaan dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya) dan dengan waktu penyelesaian yang tegas. Kata proyek masuk dalam kategori tesaurus. Dalam bahasa Indonesia, tesaurus dimaksudkan: (1) karya referensi berupa daftar kata dengan sinonim dan antonimnya; (2) karya referensi berupa informasi tentang berbagai perangkat konsep atau istilah dalam pelbagai bidang kehidupan atau pengetahuan.
Dari dua makna yang saya sebut, bisa diperbandingkan bagaimana posisi kata proyek yang saya maksud ketika berhadapan dengan ruang akar rumput. Jika dalam keseharian ruang sosial, ada orang menyebut untuk temannya sedang ada proyek, maka dapat dipastikan itu bukan dalam makna bahasa yang lurus dan benar. Penggunaan istilah semacam itu yang sering digunakan ketika berbicara proyek.
Begitulah ketika anggaran atas nama bencana dibicarakan. Seolah-olah memberi kesan seperti dalam novel Orang-orang Proyek dari Ahmad Tohari, anggaran bencana seperti tidak masalah secara liar dibagi-bagi. Semua institusi merasa harus menikmati dana yang bersumber dari takziah bencana tersebut. Menyedihkan, ketika mengetahui, misalnya, semua orang-orang bergaji, ketika diberangkatkan ke daerah bencana, bukan sebagai relawan murni. Mereka digaji dengan uang lelah dan uang makan. Aparatur sipil negara yang dikirim ke daerah bencana, tentara, polisi, bahkan ada para siswa yang sedang belajar di institut dalam negara, diberangkat ke daerah bencana turut menikmati dana bencana.
Lalu ketika mendengar bagaimana pengeluaran dana bencana yang dilakukan untuk proyek-proyek yang dilakukan pengelola negara. Untuk kebutuhan bencana, besarannya bisa berlipat-ganda. Siapa yang peduli? Lalu bagaimana hasilnya? Bukankah secara akuntabel semua pekerjaan bisa dilihat hasilnya? Mereka yang menjadi korban atau penyintas, hanya menyaksikan orang-orang yang datang, yang kondisi mereka tidak berubah. Mereka bengong dan tidak diberdayakan. Berbeda dengan pada bencana tsunami 2004, ada lembaga yang menggerakkan mereka, tetapi dengan mengganti uang sebagai pendapatkan –makanya waktu itu diberi nama cash for work. Pada bencana 2025, cash for work itu bukan dilakukan oleh penyintas, melainkan orang-orang yang sudah bergaji, namun mendapatkan pengganti untuk bekerja di daerah bencana.
Rombongan pejabat dan teknokrat, ketika datang ke lokasi bencana juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seorang pejabat, dengan rombongan orang-orang yang bukan pejabat di dalamnya, juga ditanggung biayanya oleh negara –atas nama bencana. Entah ada yang membisikkan untuk menggarap kearifan lokal untuk menggerakkan orang-orang lokal.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.