Seberapa banyak orang-orang yang berkuasa di tempat kita, memilih jalan mundur saat ia mendapatkan masalah serius? Mundur itu sering diplesetkan sebagai bentuk tidak bertanggung jawab. Padahal dengan mundur, memungkinkan aparat penegakan melakukan penegakan hukum tanpa perlu mengurus berbagai administratif kekuasaan. Misalnya seorang pejabat, ketika diperiksa harus ada izin ini atau itu.
Saya merasakan keadaan ini sebagai bentuk tingkah laku yang tidak muncul begitu saja. Ia pasti dirawat untuk kepentingan bagaimana perilaku yang tidak bermoral bisa berlangsung terus-menerus. Hal ini sangat penting, untuk memahami pemantik di awal: seolah moral itu terbebas dalam menjalankan kuasa.
Justru moral itu bergeser, justru bagi pemegang kuasa di negara-negara yang kita klaim tidak memiliki nilai. Negara-negara yang dianggap tidak memiliki nilai seperti nilainya yang secara formal melalui ideologi semisal Pancasila. Harusnya dengan ideologi dan dasar moral ini, semua pemegang kuasa tidak mungkin lagi semena-mena. Di dalam itu sudah tersedia batasan apa saja yang memungkinkan dilakukan. Semua akan menuntun manusia di sini dalam bentuk yang lebih kongkret ke tingkah laku. Harusnya hal ini bisa menjadi dasar dalam tingkah laku kita.
Tingkah laku menjadi salah satu yang sangat penting dalam pergaulan manusia. Sesama manusia memiliki standar perilaku yang akan digunakan. Batas ini yang nantinya akan menjaga sesama. Namun batas ini bukan berbicara boleh atau tidak boleh. Standarnya akan lain dengan kacamata boleh atau tidak. Sesuatu yang menjaga perasaan orang lain, bisa jadi bukan sesuatu yang terlarang dilakukan. Ada sisi lain yang dilihat, yakni terkait dengan moral.
Dalam masing-masing masyarakat, standar moral pun bisa berbeda-beda. Saya terhenyak ketika ada seorang walikota di negeri orang, mundur hanya gara-gara ketahuan menggunakan kendaraan dinas dalam piknik keluarganya. Bukankah hal ini, mungkin bagi orang di negeri lain, atau negeri kita, dianggap sebagai yang biasa? Bahkan pejabat dari negeri kita, untuk hajatan keluarga pun tidak dibatasi penggunaan barang-barang negara.
Bagi pejabat di negeri itu, mundur itu tidak selalu dihitung dengan kerugian materi. Menggunakan kendaraan dinas untuk keluarga, mungkin secara materi tidak banyak yang merugikan negara. Namun dalam masyarakat yang sangat menjunjung nilai bersama, penggunaan kendaraan negara terbatas pada kepentingan negara saja. Tujuannya adalah memudahkan dalam memberi pelayanan kepada orang banyak.
Seseorang setelah disumpah akan menggunakaan segenap kemampuan bagi kepentingan orang banyak, di negeri kita biasa-biasa saja. Walau dengan sumpah. Kepentingan individu dan golongan, katanya tidak boleh lebih diutamakan. Kenyataannya apa yang terjadi?
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.