Dalam politik, maksud saya ketika bencana dicampur dengan kepentingan politik, berbagai hal memungkinkan terjadi. Dalam politik, kata orang-orang politik, ada tolak-tarik. Bahasa yang lebih sederhana, para aktivis politik sangat yakin bahwa tidak ada teman atau musuh abadi dalam dunia politik itu. Hari ini, seseorang atau sekelompok orang bisa berada di ring paling intim dalam kekuasaan, lalu esok lusa, saat kekuatan berubah, kekuasaan juga akan berubah. Orang-orang yang dekat, tiba-tiba dijauhkan, dan sebagainya.
Ketika bencana bercampur politik, saya kira demikian juga. Bayangkan, ketika bencana asap tahun 2015, atau bencana gempa di Nusa Tenggara Barat tahun 2018, Partai Gerindra berdiri paling depan menuntut status bencana nasional. Waktu itu, Indonesia sedang dipimpin Presiden Joko Widodo. Alasan yang diungkapkan oleh Gerindra waktu itu, sama persis yang digunakan partai yang juga menuntut bencana Sumatera juga ditetapkan status bencana nasional. Partai Gerindra yang dulu bersuara, kali ini diam. Ketuanya, sekarang menjabat presiden, dan sepertinya, status bencana nasional tidak ada ditetapkan.
Masalahnya merembet kemana-mana. Status ini akan berkait juga dengan keikutsertaan atau bantuan banyak pihak. Dalam politik, bantuan dari luar, apalagi yang berasal dari otoritas negara, benar-benar dihindari. Bantuan itu akan dikaitkan dengan ketidakberdayaan. Padahal, dalam bencana, saling membantu itu sesuatu yang biasa. Ia muncul dari rasa manusia untuk memanusiawikan manusia di dalamnya. Ketika dikaitkan dengan hal-hal lain, maka berlakulah apa yang disebut sebagai politik atau politisasi bencana.
Apatah lagi dalam kondisi wilayah bencana yang tidak baik-baik saja. Saya berkomunikasi dengan seorang relawan di dua titik Aceh Utara dan Bener Meriah, masalah masih berselimak. Ada yang belum tuntas soal listrik –jadi hingga sekarang, mereka masih gelap-gulita. Lalu bagaimana perasaanya, ketika melihat realitas, pejabat negara menafsir bencana dengan politik. Ketika menolak bantuan Malaysia, Menteri Dalam Negeri menyebut berapalah harga dari bantuan itu. Kata-kata yang menurut saya, tidak mempertimbangkan rasa dan korban bencana.
Saya tidak habis pikir, soal kemanusiaan pada posisi ini. Rasanya, satu telur pun, dari mana pun, pada posisi korban, menjadi sangat berharga baginya. Makanya bantuan apapun, nilainya tidak terukur. Atas dasar itulah, para pemangku kepentingan di dunia duduk untuk menentukan standar etik dalam bencana. Tidak boleh mencampur-adukkan yang menyebabkan cara pandang kita terhadap bencana yang sama dengan cara pandang kita terhadap politik. Harusnya, manusia dalam komunitas politik meresapi betul kondisi apa yang menimpa dari bencana.
Sejumlah mahasiswa yang menjumpai saya, sambil berdiskusikan, saya bandingkan bagaimana mereka yang pernah tidak punya uang, diberikan satu bungkus nasi untuk makan siang oleh temannya. Pada waktu itu, mereka tidak punya uang. Lalu dibandingkan dengan posisi uangnya sudah ditangan, ingin menggantikan apa yang dilakukan temannya, sungguh nilainya sudah berbeda.
Begitulah yang saya pahami tentang nilai pada posisi orang yang membutuhkan. Jangan anggap remeh atau meremehkan. Jika kita melakukan itu, suatu saat orang-orang akan melakukan yang sama ketika kita berusaha membantu orang lain. Kita pasti akan terhina jika ada orang yang mengatasnamakan korban bahwa mereka sedang tidak butuh bantuan.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.