Menggunakan Hukum Bukan Untuk Hukum
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 18 Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sepanjang tahun 2020-2022 menanganai 199 kasus berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan …
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 18 Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sepanjang tahun 2020-2022 menanganai 199 kasus berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan …
Pertanyaan tentang mengapa pasal karet masih dipertahankan, saya temukan jawaban dalam sejumlah berita. Namun jawaban tentang ini, diberitakan untuk masalah tertentu saja. Secara umum, tidak …
Penyerangan terhadap apa yang disebut sebagai kehormatan atau harkat dan martabat, terutama mereka yang sedang menjalankan kekuasaan, dianggap berpotensi disalahgunakan. Apalagi dengan pengaturan yang tidak …
Akhirnya pasal penghinaan kembali ditampung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2023. RUU KUHP, telah disetujui pemerintah …
Penggunaan istilah negara hukum di negara kita, tidak mungkin dilepaskan dari diskursus bagaimana asal dan dioperasionalkan konsep oleh negara yang bersangkutan maupun negara-negara yang menerima …
Istilah ideologi pembangunan, barangkali dapat memicu debat tersendiri. Menggabungkan konteks ideolologi, pembangunan, lalu dengan hukum kita –khususnya dalam wujud modernisasi hukum. Hal yang harus dipahami, …
Modernisasi hukum dapat dipandang sebagai suatu kajian yang menarik. Dalam teori-teori sosiologi makro, konteks modernisasi selalu harus dilihat dalam waktu yang panjang dan kompleks. Melibatkan …
Terlepas bagaimana pandangan para sarjana hukum terhadap penerimaan sistem hukum pascakemerdekaan, namun memperjelas konsep keilmuan sangat penting. Secara konsep, perbedaan hukum adat dan hukum modern, …
Fakta yang bisa menjadi penunjuk bagi kondisi dualisme hukum di era Hindia Belanda adalah melalui Pasal Peralihan Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal Peralihan …