Saya kira berbagai bantuan untuk korban bencana, tidak mungkin ditepis. Peran banyak negara dalam membangun kembali Aceh, merupakan suatu realitas yang tak mungkin ditampik. Namun tidak semua orang bisa berpikir dengan tepat pada awak bencana. Hal ini, sebagaimana sejumlah catatan penting yang diuraikan pada bagian sebelumnya, bisa dipahami dengan kondisi Aceh yang masih konflik.
Saya memberi perhatian penting pada isu yang terkait bagaimana pengaruh bencana bagi penataan atau penyelesaian konflik –atau dalam bahasa yang lebih pas disebut dengan pengelolaan konflik. Ada kesadaran bahwa konflik di Aceh yang telah berusia tiga dekade, mesti diselesaikan dengan baik. Waktu itu, banyak orang sadar tentang betapa sudah banyak tumpah darah di bumi Serambi Mekkah ini. Bencana tsunami sepertinya menjadi momentum untuk menyadarkan banyak orang betapa konflik itu harus diselesaikan.
Salah satu cara menyelesaikan konflik adalah dengan membuang kecurigaan. Saya sangat respek dengan salah satu komentar yang disampaikan Panglima TNI waktu itu, Jenderal Endriartono Sutarto yang mempertanyakan dengan tegas, apakah kita akan membiarkan anak-anak bangsa kelaparan? “Saya lebih baik dipecat daripada harus melarang pasukan asing masuk untuk tugas-tugas kemanusiaan” (Tempo, 23 Januari 2005). Endriartono waktu itu, sedang berusaha bersikap objektif, “pasukan Australia, misalnya, mengirim unit penyediaan air bersih lengkap. Kalau kita, jangankan untuk menyediakan alat pembersihnya, untuk beli plastiknya saja tidak mampu.” Begitu juga dengan kecurigaan pemanfaatan kondisi. Kata Endriartono, “kalau GAM memanfaatkan pasukan asing, tidak masalah. Itu sangat kecil artinya dibandingkan dengan penyelamatan ribuan nyawa orang Aceh. Jangan gara-gara kita takut mereka membawa senjata untuk GAM, ribuan orang mati kelaparan.” (Tempo, 23 Januari 2005).
Saya kira dalam konteks ini, kemauan untuk berbuka diri dimiliki banyak orang. Kepentingan berbuka diri itu sekaligus menjadi modal dalam menyelesaikan konflik setelah tsunami. Tentu saja, pilihan ini tidak mudah. Sebagaimana dalam upaya menyelesaikan konflik, setiap prosesnya, dibutuhkan orang-orang yang sabar dan tangguh dalam memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Sekali lagi, memikirkan kepentingan ini bukan sesuatu yang sederhana dan mudah.
Orang-orang bijak, waktu itu mulai menyentuh soal bagaimana generasi masa depan yang dihimpit konflik, lalu bencana tsunami. Membicarakan kebutuhan nonfisik semacam ini jauh lebih rumit tinimbang kebutuhan yang fisik. Jika kita mengikuti perkembangan kebijakan, sejak belum genap dua minggu usia bencana tsunami pun, ada sejumlah petinggi negara sudah mampu mengumumkan kebutuhan pembangunan (fisik). Angka-angka rupiah, mengalir lancar dengan kalkulasi. Hal ini mudah, karena hal ini memang memakai rumus matematika.
Kita juga dengan mudah menerima bantuan dari berbagai negara. Belum lagi, dengan bencana, setidaknya bisa dijadikan alasan, misalnya untuk menunda pembayaran hutang. Dengan bencana pula, bisa dijadikan alasan dengan mudah memohon hutang-hutang baru dari banyak negara. Namun pilihan ini tak semua dilakukan waktu itu.