Berangkat dari bagaimana proses penentuan kualitas jurnal, sungguh metrik itu bukan sesuatu yang bisa diabai. Pada masa lalu, ketika jurnal belum berkembang dengan pesat dan jumlahnya belum sebanyak sekarang, posisi kualifikasi pun sudah dikenal. Titik itu yang dipegang bahwa satu jurnal itu dapat disebut berkualitas baik atau tidak. Jurnal yang memiliki reputasi itu akan menjadi pilihan lebih banyak orang. Mereka yang ingin menyampaikan pikiran akan menggunakan panggung yang lebih bereputasi.
Soal bagaimana berjuang mencapai reputasi pun, bukan tanpa debat. Namun sebagai catatan, harusnya ada debat dari soal yang paling fundamental: soal reputasi yang ditentukan oleh kebijakan. Jika ada di antara kita yang mempermasalahkan reputasi itu pada tingkat jurnal, sepertinya itu salah alamat. Kebijakan sendiri punya kepentingan yang lebih besar, yakni pada soal nilai tawar ketika berhadapan dengan dunia yang lebih luas. Bukankah kompetisi itu akan berlangsung seimbang ketika semua pihak menggunakan alat ukur yang sama?
Mari kita kembali ke belakang, orang-orang yang naik pangkat pada masa lalu pun, tetap akan mencari jurnal yang berkualitas baik pada masanya. Saya teringat ketika mahasiswa, merasakan bagaimana Kanun Jurnal Ilmu Hukum menjadi salah satu primadona di Indonesia. Sebagai salah satu jurnal hukum terbaik waktu itu, menjadi tumpuan banyak orang di republik. Walau saya masih mahasiswa, suasana seperti itu terasa.
Catatan penting soal bagaimana kebijakan menentukan alat ukur tertentu dalam jurnal, harus dilihat dalam kacamata yang lebih tajam. Dengan kata lain, pencapaian jabatan akademik tertentu dengan menggunakan jurnal berkualifikasi tertentu, yang didasari oleh suatu kebijakan, pasti ada sesuatu yang kepentingan yang mendasarinya. Contoh kongkret, selama ini, dosen yang ingin naik fungsional ke Lektor Kepala atau Guru Besar, harus memiliki publikasi pada jurnal terindeks Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi, memiliki kepentingan yang harus dipahami. Kualifikasi yang disebut terakhir, dipahami melalui dua indeks, yakni Scopus atau Web of Science (WoS).
Kepentingan kebijakan itu yang kadang-kadang disebut sejumlah orang sebagai posisi yang melupakan kepentingan keilmuan. Padahal kepentingan itu sendiri tidak lepas dari cara mengukur keilmuan dalam makna yang lebih kongkret. Jika bukan karena alat ukur, bisa dibayangkan bagaimana rumitnya menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengukur dampak dari pemikiran seseorang. Ternyata sitasi menjadi jawaban untuk mengukur itu. Kebijakan, misalnya menentukan, sitasi yang lebih dari 25, bisa dikategorikan sebagai dampak tinggi.
Kepentingan ini, pada akhirnya akan mematahkan cara mengukur dampak berdasarkan asumsi atau perasaan. Orang yang merasa pikirannya sangat penting, jauh karena kepentingan perasaan, bukan karena karyanya dirujuk. Kondisi yang lebih fatal, ketika ada orang yang menyebut pikirannya sangat penting dan berdampak, padahal tidak pernah berkarya.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.