Saya berjumpa dalam banyak kesempatan dengan salah satu guru saya ini. Paling dominan, tentu saja di kampus Pleburan, Universitas Diponegoro. Saya menyelesaikan magister dan doktoral, dan dalam kedua strata itu saya berjumpa dengan Profesor Soetandyo Wignjosoebroto –kami memanggilnya Prof. Tandyo—sebagai salah satu pengajarnya. Selain kesempatan tersebut, setiap saya ikuti pelatihan sosio legal, juga selalu berjumpa. Paling dominan, kegiatan diskusi atau simposium, baik yang dilaksanakan Perkumpunan Huma maupun Epistema Institute. Profesor ini menjadi salah satu pendiri dari kedua lembaga tersebut.
Prof. Tandyo lahir di Madiun, 19 November 1932. Bersahib lama dengan Prof. Tjip –bahkan keduanya termasuk dalam jajaran yang memperkenalkan dan mengembangkan kajian-kajian sosio legal di negara ini. Keduanya bahkan pernah menjadi anggota Komnas Hak Asasi Manusia pada periode yang sama: 1993-2002. Secara khusus, Prof. Tandyo mendirikan sekaligus dekan pertama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga. Beliau meraih gelar Master of Public Administration dari University of Michigan, Amerika Serikat.
Selain pernah menerima penghargaan dari Kompas sebagai cendikiawan yang tidak berhenti menulis tahun 2008, Prof. Tandyo juga menerima penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 2021. Ia menerima penghargaan itu atas kiprah panjangnya sebagai pejuang hak asasi manusia. Ia menerima penghargaan bersama KH. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal.
Prof. Tandyo memiliki sejumlah karya penting yang hingga sekarang masih menjadi referensi para pengemban hukum, yakni Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Kajian Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia 1840-1990. Buku ini terbit pada tahun 1994, kemudian akhir-akhir diterbitkan ulang oleh Perkumpulan Huma dan Epistema Institute. Buku ini memotret bagaimana realitas politik dan transisi kekuasaan yang membentuk hukum dari era Hindia Belanda hingga Indonesia modern.
Selain itu, pada ulang tahunnya yang ke-70, Prof. Tandyo menerbitkan buku berjudul Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya (2002). Tahun 2005 menerbitkan Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Sketsa Perjalanan 100 Tahun. Buku ini menjelaskan mengenai sejarah tata pemerintahan daerah dan pembagian kekuasaan pada masa kolonial.
Prof Tandyo memiliki posisi penting bagi Indonesia kontemporer, baik dalam dunia akademik, pembaruan hukumm maupun penegakan hak asasi manusia. Kontribusinya terhadap berbagai persoalan hukum dan hak asasi manusia dalam realitas, melebihi sekat-sekat kampus. Ia termasuk intelektual yang gelisah melihat anak bangsa diperlakukan tidak adil di negerinya.
Prof. Tandyo meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, Semarang, pada 2 September 2013.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.