Sejumlah grup WA, sedang sibuk dengan masalah kutipan di sekolah-sekolah. Kutipan yang saya maksud, tidak seluruhnya dilaksanakan secara diam-diam. Sejumlah sekolah membuat kesepakatan –semacam konsensus—antara sekolah, wali murid, dan komite sekolah. Isi dan kegunaan kutipan ragam bentuk. Mereka yang berpikir maju, akan berpikir semua kutipan harus bermakna dalam proses peningkatan kualitas. Namun tidak sedikit, mengutip untuk berbagai kepentingan yang tidak terkait langsung dengan prestasi. Saya mendengar ada sekolah yang mengurusi bisnis pakaian anak-anak. Ada juga yang sibuk dengan bisnis buku ajar.
Saya kira ada yang luput perhatian pada sekolah-sekolah yang menyiapkan sumber daya bagi sekolah anaknya. Biasanya mereka akan berusaha menyediakan sekian rupiah dalam sebulan, tujuannya untuk menambah les tambahan, atau membiayai kegiatan-kegiatan kompetitif siswa yang biasanya butuh dana yang besar. Membuat even yang kempetitif dalam keilmuan juga demikian, tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dana. Akan tetapi, dalam kegiatan jenis ini juga bukan tanpa kelemahan. Biasanya tidak dipikirkan bagaimana kondisi keuangan sejumlah orang tua siswa yang jauh dari mapan, apakah kepentingan mereka ditanggulangi oleh yang lain.
Pengalaman dari sejumlah teman, sekolah dan komite kadang-kadang tidak ambil pusing dengan mereka yang berkekurangan. Sekolah memang membebaskan bagi yang mau mendapatkan layanan tambahan. Namun membiarkan anak-anak kurang mampu, bagi saya juga sebuah tindakan tidak terpuji, apalagi jika anak-anak itu berprestasi.
Di atas saya sebut soal bagaimana idealnya peningkatan kualitas dilakukan dengan baik. Pertanyaan kritis saya, kenapa berpikir kualitas justru sibuk dipikirkan oleh para orang tua. Kemana negara atau daerah yang oleh konstitusi memerintahkan alokasi dana negara atau daerah sebesar minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja? Ternyata apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tidak selalu jalan dengan baik dalam realitas. Penyimpangan hukum secara sadar dilakukan dengan baik. warga dibiarkan berjuang sendiri untuk mencapai kualitas yang diinginkan.
Atas berbagai kepentingan tersebut, saya kira penting melihat pendidikan dalam lingkung yang luas, yakni konteks kebijakan dan relasinya dengan standarisasi tertentu yang harus dilakukan negara. Negara melalui representasinya tidak bisa membuang badan dengan mengatakan sekolah harus berjuang untuk mencapai kualitasnya masing-masing. Ironisnya berbagai proses penilaian standar, misalnya dengan proyek akreditasi, dituntut sekolah bekerja lebih. Sementara standarisasi ini bisa mendongkrak prestasi, tidak dilakukan melalui pemerataan fasilitas dan layanan. Jangan sampai ada kesan, prestasi hanya mungkin dicapai oleh anak dari orang tua yang berada atau mereka-mereka yang berelasi dengan pusat kuasa.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.