Ada pertanyaan banyak orang tentang apa sesungguhnya yang membedakan UU PPLH dengan UU lingkungan hidup sebelumnya. Selain sebagai jalan menjawab konsensus global, ada perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepanjang tahun 1999 hingga 2002.
Secara konsep, merujuk pendapat Prof. Sri Soemantri, perubahan atau mengubah UUD tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata atau kalimat, melainkan juga membuat isi ketentuan UUD menjadi lain dari semula, melalui penafsiran (Surajiyo, 2006).
Amandemen pertama berlangsung pada masa sidang 14-21 Oktober 1999. Hal yang dibahas periode pertama adalah pembatasan kekuasaan presiden, termasuk pembatasan masa jabatan. Amandemen kedua dilakukan 7-18 Agustus 2000, membahas wewenang dan posisi pemerintah daerah, termasuk hak asasi manusia, masyarakat adat, sistem pertahanan dan keamanan, pemisahan struktur TNI dan Polri, bendera, bahasa, dan lambang negara. Amandemen ketiga dilakukan pada 1-9 September 2001, perubahan terkait pemilihan umum, restrukturisasi dan perubahan wewenang MPR, termasuk DPD dan sejumlah badan. Amademen keempat pada tanggal 1-9 September 2002 menegaskan aturan peralihan dan perubahan dua bab.
Ada perubahan postur UUD 1945 dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UUD 1945, berisi 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 ayat tambahan. Sedangkan setelah perubahan, UUD berisi 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
Amandemen dilakukan untuk kepentingan pengaturan sejumlah hal, misalnya pembatasan kekuasaan presiden, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi, penagakan HAM, demokratisasi proses pemilihan, pemisahan tentara dan Polisi, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Komisi Yudisial, Komisi Konstitusi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR).
Semua yang disebutkan di atas, pada dasarnya terkait dengan kepentingan agar kekuasaan dilaksanakan secara terukur dan tidak sewenang-wenang. Kekuasaan harus dibatasi agar tidak terjadi berbagai kesewenangan. Membatasi kekuasaan sejak dari konstitusi sangat penting karena masalah ini merupakan salah satu hal penting dan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.